Lombok Tengah, kabarntb.id – Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah harus kembali mengencangkan ikat pinggang. Tahun 2026, daerah ini mengalami efisiensi Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp 383 miliar, dan berpotensi membengkak hingga lebih dari Rp 400 miliar. Kondisi ini menjadi sorotan serius dalam rapat kerja Badan Anggaran (Banggar) DPRD Lombok Tengah bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Selasa (28/10).
Pertemuan fokus membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2026, terutama arah kebijakan umum APBD dan proyeksi pendapatan daerah.
Ketua Komisi I DPRD Lombok Tengah Ahmad Syamsul Hadi mengatakan, pembahasan dilakukan secara hati-hati karena efisiensi tersebut berdampak langsung pada ruang fiskal daerah.
“Belanja pegawai kita saja sudah Rp 1,3 triliun dan berpotensi naik, karena ada PPPK penuh waktu dan paruh waktu,” jelasnya. (25/10)
Menurutnya, efisiensi besar ini memaksa TAPD dan Banggar memeriksa kembali setiap pos anggaran.
“Kita harus tahu mana yang bisa dipertahankan dan mana yang harus ditekan. Tapi program prioritas seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan tetap harus jalan,” tegasnya.
Dampaknya, sejumlah kegiatan dewan seperti perjalanan dinas, bimbingan teknis, monitoring evaluasi, dan rapat di hotel dipastikan terpangkas. Hanya anggaran reses tiga kali setahun yang tetap dipertahankan.
“Sekitar Rp 15 miliar anggaran dewan untuk kegiatan itu hilang. Tahun depan, dewan kerja rutin di kantor saja,” ungkap Ahmad.
Meski begitu, ia memastikan efisiensi tidak menurunkan semangat kerja anggota dewan.
“Selama tujuannya untuk masyarakat, tidak masalah. Justru dewan akan lebih sering ditemui di kantor,” ujarnya.
