Lombok Tengah, kabarntb.id – Setelah sempat terjadi kericuhan saat rapat pembentukan panitia pergantian atar waktu (PAW) Pejabat Sementara Kepala Desa Prabu Kecamatan Pujut beberapa hari yang lalu kini bermunculan sejumlah tokoh menolak keinginan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) membentuk pantia pergantian antar waktu (PAW). Sabtu 27 Mei 2023.
Salah satu Kepala Dusun setempat sebut saja Suparlan Kadus Bung Petung mengaku pembentukan panitia PAW PJS Desa Prabu ini sebelumnya tidak pernah dilakukan pembahasan namun tiba-tiba BPD menggelar rapat pembentukan panitia PAW, sehingga dirinya pun menolak pembentukan panitia PAW terlebih pihaknya belum pernah mengsosialisasikan ke masyarakat tingkat bawah.
“Tidak pernah ada pembahasan sebelumnya rencana BPD yang mau membentuk panitia PAW itu, jadi jelas secara tegas saya menolak hal itu karena saya belum mendengarkan aspirasi dari masyarakat,” ujarnya.
Begitu juga yang di sampaikan salah satu tokoh karismatik Desa Prabu TGH Lalu Abdul Patah dirinya berpendapat harusnya pihak dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terlebih dahulu mengundang semua Kepala Dusun untuk menggelar rapat terbatas lalu kemudian Kepala Dusun itu mengsosialisasikan ke masing – masing masyarakat di wilayahnya untuk dengar pendapat apakah masyarakat setuju atau tidak dengan pembentukan panitia PAW.
Ia menambahkan secara aturan memang tidak dilarang BPD itu membentuk paniti PAW pejabat sementara (PJS) Desa Prabu dengan catatan tidak melanggar aturan dan telah memenuhi syarat, akan tetapi alangkah baiknya BPD mendengarkan juga aspirasi masyarakat luas jangan hanya keinginan peribadi atau sekelompok orang saja yang dijalankan sementara aspirasi masyarakat Desa Prabu secara umum tidak didengar.
“Ia harusnya pihak BPD sosialisasikan dulu ke masyarakat jangan tiba-tiba menggelar rapat pembentukan panitia PAW karena belum tentu masyarakat setuju degan apa yang direncanakan BPD,” terang TGH Lalu Abdul Patah.
Atas dasar itu TGH Lalu Abdul Patah menolak adanya pembentukan panitia PAW pejabat Kepala Desa Prabu, bahkan dengan adanya panitia PAW ini kas desa akan terbuang sia-sia karena akan menghabiskan biaya yang tidak sedikit.
“Ia Saya sangat tidak setuju dengan adanya pembentukan panitia PAW. Kenapa tidak PJS yang sedang menjabat sekarang ini melanjutkan dulu sisa sisa program almarhum Kepala Desa yang lama,” Ujarnya.
Begitu juga dengan Lalu Abdurahman tokoh masyarakat desa setempat mengatakan dirinya tidak setuju dengan cara BPD Desa Prabu yang tiba-tiba mau membentuk panitia PAW, karena menurut dia PJS yang sedang menjabat sekarang ini arah program kerjanya sudah nyata yaitu mau melanjutkan program almarhum Kepala Desa Prabu yang lama.
“PJS yang sekarang arah kerjanya sudah nyata dan terbuka di masyarakat, jadi alangkah baiknya kita berikan dia kesempatan untuk menyelesaikan program kerja mantan Kepala Desa yang tinggal 8 bulan ini,” ujarnya
Begitu juga dengan Lalu Hairudin tokoh masyarkat sekaligus mantan kepala dusun pun angkat bicara dirinya merasa tersinggung dengan apa yang di lakukan BPD yang tidak melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, BPD hanya mengundang orang-orang tidak tau bagai mana sejarah berdirinya Desa Prabu ini.
“Jujur saya merasa tersingung dengan cara BPD yang tidak menghargai tokoh-tokoh yang ada di Desa Prabu untuk itu secara pribadi saya menginginkan Lalu Guntur (PJS) yang sekarang ini menyelesaikan program kerja mantan Kepala Desa dan kalau bisa suatu saat nanti Lalu Guntur menjadi Kepala Desa seterusnya karena hanya beliau yang mampu memajukan Desa Prabu,” jelasnya
Sementara Lalu Wirasantana tokoh masyarakat desa setempat berharap Bupati Lombok Tengah (Lalu Pathul Bahri) agar mendengarkan aspirasi masyarakat Desa Prabu yang di sampaikan masyarakat yang tidak ingin adanya pembentukan panitia PAW, mengingat PJS yang sedang menjabat saat ini dinilai mampu memegang amanah dan aspirasi masyarakat.
“Saya yakin Bupati Lombok Tengah lebih mendengar suara rakayat banyak dari pada suara sekelompok orang yang dinilai mampunyai kepentingan pribadi dan kelompok,” ujarnya
Sementara Suhardi Ketua BPD Desa Prabu membantah semua tudingan itu bahwa pihaknya sebelum menggelar rapat pembentukan pantia PAW dari jauh hari pihaknya sudah kordinasi dengan pemerintah desa dan semua itu ada bukti buktinya mulai dari hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 kemudian H -2 hari Senin tanggal 22 Mei 2023
“Kami bersama tim sudah bekerja sesuai dengan prosedur jadi kalau ada yang bilang kami tidak pernah keordinasi dengan pihak pemerintah desa saya rasa itu keliru dan tidak benar,” terangnya.
Sementara kaitan dengan adanya beberapa tokoh-tokoh yang tidak mengingkan pembentukan PAW itu hal yang wajar maka dari itu pihaknya mengundang semua Kepala Dusun dan beberapa tokoh untuk rapat pembentukan panitia PAW.
“Sesuai dengan isi surat udangan yang kami sebarkan itu yakni rapat pembentukan panitia PAW yang mana di dalam rapat itu kita berharharap ada masukan dari kadus dan tokoh-tokoh masyarkat apakah di setujui pembentukan PAW atau tidak, tetapi belum saja berjalan rapat sudah banyak di intrupsi sehingga berakhir ricuh,” ujarnya.
Atas dasar itu pihaknya hari Senin besok pihaknya akan menemui DPMD Lombok Tengah untuk melaporkan kejadian itu lalu kemudian meminta petunjuk bagai mana proses selanjutnya.
“Rencana untuk rapat kedua belum bisa kami lakukan sebelum melakukan pertemuan secara langsung dengan kepala DPMD Lombok Tengah,” kata Suhardi.
Sementara Lalu Guntur PJS kepala Desa Prabu berharap masyarakat di wilahnya tetap tenang dan tidak mudah terpropokasi karena semua itu adalah saudara dan dirinya lebih memilih fokus menyelesaikan sisa – sisa program kerja mantan kepala desa lama.
“Kaitan dengan itu saya serahkan ke masyarakat saat ini saya lebih fokus menyelesaikan beberapa program fisik sebagai tanggung jawab saya sebagai PJS,” tutupnya. (KN-01)
