Mataram, kabarntb.id – Roda kepemimpinan Gubernur, Wagub NTB Iqbal – Dinda yang belum genap setahun menuai berbagai macam pandangan dari sejumlah pengamat kebijakan publik, tentang capaian dan arah pembangunan di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang di pandang berada di jalur positif, salah satu datang dari Lawyer Muda berbakat Apriadi Abdi Negara. Sabtu, 11 Oktober 2025.
Dari kacamata Apriadi Abdi Negara menilai pemerintahan yang di pimpin pasangan Gubernur Wakil Gubernur NTB Iqbal – Dinda tak bisa seperti melacak paket online, klik, lacak lalu kemudian dengan secepat kilat tiba artinya Pemerintahan bukan ekspedisi, melainkan proses panjang menata kebijakan demi kemakmuran rakyat.
“Jangan menilai menata pemerintahan itu seperti ekspedisi,” kata Abdi.
Ia juga membeberkan belum genap setahun memimpin, tetapi capaian kinerjanya sangat luar biasa, Iqbal – Dinda berhasil menuntaskan utang Pemprov, memperbaiki jembatan rusak, memperkuat pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta menyiapkan strategi menurunkan kemiskinan. Namun, kerja nyata ini justru dibalas serangan politik lewat isu Belanja Tidak Terduga (BTT).
Padahal menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, PP Nomor 12 Tahun 2019, dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, BTT bukan hanya untuk bencana, tapi juga untuk keadaan mendesak, termasuk pembayaran kewajiban daerah (utang) dan pelayanan dasar publik. Dalam teori hukum pemerintahan, BTT merupakan instrumen adaptif untuk menjaga stabilitas keuangan daerah agar pelayanan kepada rakyat tidak berhenti.
Selain itu Gubernur NTB juga tengah menyehatkan BUMD seperti Bank NTB Syariah dan GNE NTB agar menjadi mesin ekonomi daerah. Namun efisiensi anggaran sering memunculkan kegaduhan dari mereka yang kehilangan “piring makan politik”.
Abdi menyematkan juga bahwa, Plato pernah berpesan: Negara akan runtuh bila dipimpin oleh mereka yang mencintai kekuasaan lebih dari kebijaksanaan. Karena itu, kekuasaan sejati bukan soal tepuk tangan, tapi keberanian menjaga kemakmuran rakyat. (Dod)
