Lombok Tengah, kabarntb.id – Adanya wacana pemerintah pusat bakal membangun Sekolah Rakyat (SR), menuai kontroversi. Pasalnya keberadaan SR, dinilai kurang tepat, mengingat sekolah ataupun madrasah, khususnya di Lombok Tengah (Loteng), sudah banyak dan telah mampu melahirkan putra putri terbaik.
“Jika benar metode pendidikan di Sekolah Rakyat, sama dengan metode pendidikan di sekolah atau madrasah saat ini, kenapa harus bangun sekolah baru, kenapa tidak yang ada ini di majukan,” kata ketua Komisi IV DPRD Loteng H. Mayuki, Jumat (4/4).
Keberadaan Sekolah ataupun madrasah di Loteng sudah banyak, terkhusus Pondok Pesantren (Ponpes), yang langsung mengkarantina santri santriwati nya. Baik itu di dalam asrama ataupun ponpes yang memiliki Panti Asuhan (PA).
“Jika benar metode pendidikan di sekolah rakyat yang di wacanakan pemerintah, sama dengan lembaga pendidikan saat ini, saya tidak setuju dan lebih condong kepada memanfaatkan lembaga yang ada, anggaran yang akan di gelontorkan untuk sekolah rakyat ini, kenapa tidak dialihkan ke lembaga pendidikan yang ada saat ini,” paparnya panjang.
Terlebih lagi di sejumlah sekolah ataupun madrasah, sudah mulai ada yang gulung tikar, lantaran sumber murid semakin sedikit. Kenapa tidak itu di data dan difasilitasi infrastruktur nya, sehingga manfaat dari lembaga yang ada tidak mubazir.
“Ponpes selama ini terus mengandalkan pendanaan swadaya, kenapa tidak anggaran untuk membangun Sekolah Rakyat ini, dialihkan untuk infrastruktur madrasah,” pintanya.
Diakuinya, tujuan pemerintah pusat ingin membangun Sekolah Rakyat, dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hanya saja, lembaga pendidikan terkhusus di Loteng, sangat banyak kenapa tidak itu diberdayakan.
Terlebih nya lagi saat ini Loteng, sudah menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), tentang pemberdayaan pesantren.
Di mana, anggaran yang diusulkan dalam Ranperda pemberdayaan pesantren senilai Rp 1 Miliar yang bersumber dari APBD Loteng. Kendati demikian pihaknya selaku ketua Komisi IV yang membidangi pendidikan, tetap akan memperjuangkan agar anggaran untuk pemberdayaan pesantren senilai Rp 10 Miliar.
“Kan jumlah Ponpes kita saat ini di Loteng 313, itu jumlah yang cukup besar, sehingga mengandalkan Rp 1 Miliar masih minim, jika Rp 10 Miliar, insyaallah akan berimbang dengan jumlah Ponpes, dan insyaAllah kita upayakan tahun ini Ranperda pemberdayaan pesantren, harus di sahkan jadi perda di tahun ini,” tutupnya. (Dod)
