Lombok Tengah, kabarntb.id – Di sidang Paripurna dengan agenda pemandangan umum masing-masing fraksi terhadap nota Keuangan dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ( RP-APBD) 2025.
Dalam rapat paripurna tersebut, Fraksi PKS menyoroti dan mendorong agar Pemerintah Daerah (Pemda) Lombok Tengah (Loteng), menggali sumber PAD baru yang mandiri, berkelanjutan, dan tidak terlalu bergantung pada pemerintah pusat.
“Silahkan Pemda Loteng lebih mandiri untuk memanfaatkan sumber sumber dan kekayaan yang kita miliki, agar tidak terus terusan bergantung pemerintah pusat,” kata Juru Bicara PKS Tubagus Danarki Amanda, Selasa (19/8).
Sebab lanjutnya, PKS mencatat bahwa pendapatan daerah turun Rp 1,38 miliar dibanding APBD induk, terutama akibat penurunan transfer pusat dan tambang. kondisi ini memperlihatkan kerentanan fiskal daerah.
Di sisi lain, PKS juga mengapresiasi adanya peningkatan PAD sebesar Rp 11, 8 miliar yang bersumber dari pajak daerah dan pendapatan blud. namun demikian, fraksi PKS menilai peningkatan PAD ini masih bersifat terbatas karena sebagian besar tidak fleksibel untuk digunakan pada kebutuhan prioritas pembangunan.
“Fraksi PKS mendorong pemerintah untuk serius menggali sumber PAD baru yang mandiri, berkelanjutan, dan tidak terlalu bergantung pada pusat maupun tambang, misalnya dengan mengoptimalisasi sektor pertanian, sektor peternakan dan juga sektor pariwisata,” sambung dewan muda ini.
Selanjutnya fraksi PKS menilai dominasi belanja pegawai yang mencapai hampir setengah dari total belanja patut menjadi perhatian serius, karena mengurangi ruang fiskal pembangunan. sementara itu, belanja hibah dan belanja modal tetap besar meskipun pendapatan menurun. hal ini menimbulkan pertanyaan tentang arah prioritas belanja daerah.
“Kami menekankan agar belanja diarahkan lebih fokus pada pelayanan dasar masyarakat yang belum maksimal, terutama untuk peningkatan kualitas sdm, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta pengentasan kemiskinan,” ungkapnya.
Misalnya, di bidang pendidikan, fraksi PKS menyoroti hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh komisi IV DPRD pada bulan November 2024, yang menemukan bahwa sekitar 70 persen sekolah di Loteng berada dalam kondisi rusak parah.
Fakta ini tentu sangat memprihatinkan, mengingat pendidikan adalah fondasi utama pembangunan sumber daya manusia. oleh karena itu, fraksi pks mendorong pemerintah daerah untuk segera melakukan perbaikan terhadap sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan tersebut.
Di bidang infrastruktur jalan, PKS mencatat kondisi jalan di sejumlah daerah masih mengalami kerusakan yang cukup parah. misalnya di Desa Kidang- Semoyang Kecamatan Praya Timur Loteng.
Beberapa jalan di Kecamatan Janapria dan Pujut beberapa titik belum diperbaiki sejak 2011, jalan Kabupaten dari Ubung ke Labulia Kecamatan Jonggat Loteng.
Selanjutnya jalan di depan pasar renteng Kecamatan Praya juga sudah parah, bukan hanya itu jalan penghubung Desa Sengkol- Pengembur Kecamatan Pujut, dan kerusakan jalan akibat luapan air bendungan di Desa Loang Maka- Saba Kecamatan Janapria dan beberapa ruas jalan lainnya.
Soal lampu, kondisi lampu penerangan jalan di ruas bypass bil–mandalika yang hingga kini masih bermasalah. Sejumlah panel box dan kabel lampu hilang dicuri, sehingga jalan utama menuju kawasan pariwisata internasional tersebut gelap gulita pada malam hari.
Oleh karena itu, PKS mendorong pemerintah daerah untuk segera memberikan perhatian dan langkah konkret dalam memperbaiki ruas-ruas jalan tersebut, demi kelancaran mobilitas masyarakat, peningkatan aktivitas ekonomi, dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Loteng. (Dod).
