Lombok Tenggah, kabarntb.id – Di sidang Paripurna DPRD Lombok Tengah (Loteng), Fraksi Nasional Demokrat (NasDem) melalui Juru Bicara (Jubir), Lalu Galih Setiawan, menyoroti capaian realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Loteng tahun anggaran 2024-2025, tidak maksimal atau tidak memenuhi target. (17/06/2025)
Dimana, semestinya PAD yang ditargetkan sebesar Rp 380 miliar, namun yang terealisasi hanya sebesar 87,4% atau sekitar Rp 331 miliar.
“Realisasi PAD mencapai Rp 331 miliar dari target Rp 380 Miliar, capaian ini kami melihat belum maksimal dan perlu mencari solusi biar ke depan setiap capaian harus tepat sasaran,” katanya.
Kurang maksimalnya capaian tersebut lanjut politikus NasDem ini, atas beberapa catatan catatan dan saran yang sudah diberikan, pihaknya melihat kurang direspon, sehingga beberapa potensi PAD, tidak di garap maksimal.
“Kami dari Dewan sudah memberikan catatan agar beberapa potensi digarap, namun sepertinya kurang maksimal digarap, sehingga ini menimbulkan kebocoran PAD kita,” tegasnya.
Selain kurangnya memperhatikan beberapa catatan catatan tersebut, tentu itu tidak lepas dari masih lemahnya regulasi Pemda Loteng, dalam menjalankan beberapa catatan catatan tersebut.
“Kasus ratusan vila dan homestay bodong di wilayah pariwisata selatan menjadi contoh yang jelas. Pembiaran berkepanjangan oleh pemerintah terhadap pembangunan dan operasi bangunan-bangunan itu tidak hanya menimbulkan kerugian bagi daerah secara pendapatan, namun juga pelanggaran tata ruang yang bisa menimbulkan dampak sosial lingkungan serius,” ujarnya.
Fraksi NasDem sendiri, telah menginventarisasi potensi jenis kerugian dari keberadaan vila dan homestay ilegal tersebut.
Pertama, kerugian ekonomi akibat tidak adanya pembayaran pajak yang seharusnya menjadi kontribusi bagi pembangunan daerah.
Ke Dua, kerusakan lingkungan. Ini memberi dampak penggundulan hutan, polusi air, dan kerusakan ekosistem.
Ke Tiga, kerusakan infrastruktur, menyebabkan kerusakan jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya.
Ke Empat, risiko keamanan dan konflik sosial juga menjadi ancaman nyata akibat investasi ilegal tersebut.
Ke Lima kerusakan citra daerah, dimana investasi ilegal akan mengurangi kepercayaan investor yang sah.
“Melalui kesempatan ini, kami mendesak pemerintah segera melakukan langkah cepat dan konkrit,” tutupnya. (Dod)
