Praya, kabarntb.id – Data sekitar 15 ribu Anak Tidak Sekolah (ATS) di Lombok Tengah kembali menjadi sorotan. Dinas Pendidikan Lombok Tengah kini melakukan verifikasi untuk memastikan data tersebut benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan.
Data 15 ribu ATS tersebut mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025. Untuk memastikan keakuratan data, Disdik Loteng melibatkan seluruh operator desa dan kelurahan.
Kepala Bagian SMP Dinas Pendidikan Lombok Tengah, Drs. Lalu Rupawan Joni, mengatakan data tersebut masih harus diverifikasi karena kondisi anak di lapangan dapat berubah.
“Data sekitar 15 ribu anak tidak sekolah ini berdasarkan data BPS tahun 2025. Karena itu, Dinas Pendidikan melalui seluruh operator desa dan kelurahan melakukan verifikasi untuk memastikan data riil di lapangan,” ujar Lalu Rupawan Joni.
Menurutnya, verifikasi tidak hanya untuk menghitung jumlah ATS. Disdik juga ingin mengetahui keberadaan anak, kondisi mereka serta penyebab tidak melanjutkan pendidikan.
“Apakah karena faktor ekonomi, bekerja, kondisi keluarga, akses pendidikan atau faktor lainnya. Data ini penting sebagai dasar untuk menentukan langkah penanganannya,” jelasnya.
Investigasi: Ada yang Sudah Verifikasi, Ada yang Masih Berproses
Hasil penelusuran kabarntb.id ke sejumlah desa dan kelurahan menunjukkan proses pendataan ATS belum berjalan seragam dengan berbagai kendala yang di temui di lapangan.
Berdasarkan keterangan dari beberapa desa dan kelurahan, sebagian wilayah mengaku telah melakukan pendataan dan verifikasi, sementara sebagian lainnya masih dalam proses penyelesaian.
Temuan tersebut menunjukkan bahwa proses verifikasi ATS di Lombok Tengah hingga kini belum rampung 100 persen.
Perbedaan progres tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi Dinas Pendidikan untuk memastikan seluruh desa dan kelurahan menyelesaikan pendataan sehingga tidak ada anak yang terlewat dari proses verifikasi.
Disdik sebelumnya telah menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi operator desa dan kelurahan untuk menyamakan pemahaman serta mekanisme pendataan.
Lalu Joni mengatakan data yang dikumpulkan nantinya tidak hanya digunakan untuk mengetahui jumlah anak yang tidak sekolah, tetapi juga mengidentifikasi anak yang sudah bekerja serta kemungkinan adanya pekerja anak.
“Jadi kita tidak hanya melihat jumlahnya, tetapi juga harus mengetahui penyebabnya,” katanya.
Rapat Koordinasi Akan Digelar
Menindaklanjuti belum tuntasnya pendataan di tingkat desa dan kelurahan, Dinas Pendidikan Lombok Tengah berencana menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama seluruh pihak terkait untuk mempercepat penyelesaian verifikasi data ATS.
Rakor tersebut diharapkan dapat menyamakan kembali langkah dan mempercepat penyelesaian pendataan di seluruh wilayah.
November Jadi Evaluasi
Dinas Pendidikan Lombok Tengah juga berencana melakukan monitoring dan evaluasi (monev) pada November 2026 untuk melihat perkembangan proses pendataan dan verifikasi ATS.
Monev tersebut akan melibatkan sejumlah OPD, di antaranya DPMD, Dukcapil, P3AP2KB dan Baperida.
Hasil verifikasi nantinya diharapkan menjadi dasar pemerintah dalam menentukan langkah penanganan, termasuk mendorong anak-anak yang masih memungkinkan untuk kembali ke bangku sekolah.
“November nanti kita rencanakan monev bersama OPD terkait untuk memastikan sejauh mana pendataan ATS ini berjalan. Harapannya data yang kita dapat benar-benar data riil dan bisa menjadi dasar dalam mengambil kebijakan,” pungkas Lalu Rupawan Joni. (Dod)
