Lombok Tengah, kabarntb.id – Ketua Komisi I DPRD Lombok Tengah (Loteng), Ahmad Syamsul Hadi menegaskan, DPRD Loteng siap jadi penengah dalam kasus konflik lahan di Tanjung Aan Desa Kuta Kecamatan Pujut Loteng, yang rencananya akan di gusur pihak PT Pembangunan Pariwisata Indonesia (ITDC). (10/06/2025)
Sebagai langkah awal dalam menengahi konflik tersebut lanjut ketua DPC NasDem Loteng ini, tentu pihaknya bersama anggota dewan yang lain dan masyarakat, akan turun langsung melakukan peninjauan, terkait lokasi lahan yang di soal pihak ITDC.
“Kami minta ada rapat terbatas lebih lanjut. Bahkan kalau perlu, kita turun langsung ke lapangan. Tidak boleh ada penggusuran kalau persoalan lahan belum tuntas,” tegasnya kemarin.
Senada di katakan ketua Komisi II DPRD Loteng, Lalu. Muhammad Ahyar mengatakan, tidak ada masyarakat yang menolak pembangunan di KEK Mandalika, hanya saja ketika ada ketimpangan dalam pembangunan dengan kondisi masyarakat, tentunya itu harus dikaji ulang untuk selanjutnya dicarikan solusi.
“Saya rasa tidak ada masyarakat yang tidak mendukung KEK Mandalika, apalagi saat ini KEK Mandalika sudah go Internasional, cuman kita juga tak menginginkan masyarakat jadi korban dalam pembangunan ini,” katanya.
Selanjutnya atas apa yang dikeluhkan masyarakat, selaku wakil rakyat, akan mengkaji persoalan ini dari sudut pandang ekonomi kerakyatan dan dampaknya terhadap pengembangan masyarakat lokal.
Sebelumnya Aliansi Solidaritas Masyarakat Lingkar Mandalika (ASLI Mandalika), mendatangi kantor DPRD Loteng, guna mendapatkan keadilan setelah mencuatnya isu rencana penggusuran warga yang bermukim di kawasan Tanjung Aan oleh PT ITDC. (Dod).
