Lombok Tengah, kabarntb.id – Fraksi partai Golongan Karya (Golkar), mendukung penuh Dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) penting yang diajukan Pemerintah Daerah (Pemda) Loteng. (21/06/2025)
Dua Ranperda tersebut yakni tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2024 dan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029.
Juru Bicara Fraksi Golkar, Lalu Muhamad Akhyar, dalam Rapat Paripurna DPRD tentang pandangan umum masing-masing Fraksi yang digelar Rabu (11/6).
Fraksi Golkar mencatat dan mengapresiasi sejumlah capaian Pemda Loteng, dalam beberapa kurun waktu ini, seperti perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-13 dari BPK RI, cakupan Jaminan Kesehatan Semesta (UHC) sebesar 99,65 persen, dan penurunan angka stunting menjadi 10,14 persen di bawah target nasional.
“Fraksi Golkar memberikan acungan jempol kepada Pemda Loteng, atas beberapa capaian, tentu ini jadi semangat baru untuk terus bekerja lebih baik,” tegasnya saat paripurna.
Fraksi Golkar meminta Pemkab Loteng, mulai fokus pada pembangunan infrastruktur dan penguatan Sumber Daya Manusia (SDM), pembangunan di Loteng, tak boleh berhenti pada capaian administratif semata, namun diimplementasikan dengan hasil nyata untuk kemajuan Loteng dan kesejahteraan masyarakat.
“Pemerintah perlu punya mimpi besar. Reformasi birokrasi, peningkatan layanan dasar, dan dukungan nyata terhadap pertanian, peternakan, serta perikanan harus menjadi prioritas, peningkatan SDM juga tidak kalah pentingnya jadi perhatian utama,” tegasnya.
Terkait dokumen RPJMD 2025–2029 yang mengusung visi Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera dan Harmonis (Masmirah), Fraksi Golkar menekankan pentingnya komitmen realisasi dari seluruh rencana yang tertuang.
“Tulis apa yang akan dikerjakan, kerjakan apa yang ditulis! Itu pesan Fraksi Golkar untuk memastikan RPJMD tidak sekadar menjadi dokumen formalitas,” tegas Akhyar.
Di akhir penyampaian, Fraksi Golkar menyatakan setuju agar kedua Ranperda tersebut dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya di DPRD. Fraksi Golkar menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
“Kami berharap pembahasan nanti berjalan serius dan terbuka. Pembangunan bukan soal dokumen, tapi soal dampak nyata bagi masyarakat,” tutup Akhyar. (Dod)
