LOMBOK TENGAH, kabarntb.id – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kabupaten Lombok Tengah menyoroti komposisi belanja daerah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027. PPP meminta pemerintah daerah memastikan anggaran pembangunan dan pelayanan publik tetap menjadi prioritas, bukan hanya terserap untuk kebutuhan rutin birokrasi.
Sorotan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi PPP DPRD Lombok Tengah, Muhammad Najib Daud Muhsin, dalam penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD 2027, Senin (19/10/2026).
Fraksi PPP mengapresiasi komitmen Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam mendorong pembangunan daerah yang lebih maju dan berdaya saing. Namun, PPP menilai rancangan anggaran tersebut perlu dibahas secara cermat agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
PPP meminta pemerintah daerah menyampaikan rincian perbandingan antara belanja operasional rutin birokrasi dengan belanja yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Menurut Najib, keterbukaan komposisi belanja diperlukan untuk memastikan anggaran daerah tidak terlalu banyak terserap untuk kebutuhan internal pemerintahan, sementara ruang pembangunan semakin terbatas.
“Tentu kita tidak ingin APBD habis hanya untuk membiayai kebutuhan internal birokrasi, sementara ruang untuk belanja pembangunan masyarakat semakin menipis,” demikian penegasan Fraksi PPP dalam pandangan umumnya.
Selain belanja rutin, Fraksi PPP juga menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur dalam penyusunan RAPBD 2027.
PPP menilai jalan yang layak, jaringan infrastruktur yang memadai, serta sistem irigasi yang berfungsi baik merupakan kebutuhan mendasar masyarakat. Infrastruktur tersebut berpengaruh langsung terhadap aktivitas ekonomi, produktivitas pertanian, akses pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga mobilitas warga.
Karena itu, PPP berharap alokasi anggaran pembangunan tidak hanya berorientasi pada program prioritas pemerintah, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah Lombok Tengah.
Fraksi PPP turut meminta penjelasan terperinci mengenai struktur RAPBD 2027 yang disusun dalam posisi berimbang. Pemerintah daerah diminta menjelaskan dasar perhitungan target pendapatan, efisiensi belanja melalui proses tender, serta komponen belanja pegawai.
Penjelasan tersebut dinilai penting agar DPRD dapat menelaah perencanaan anggaran secara menyeluruh sekaligus memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan transparan dan akuntabel.
Bagi Fraksi PPP, keseimbangan anggaran tidak cukup hanya dilihat dari kesesuaian angka pendapatan dan belanja. RAPBD juga harus mencerminkan keberpihakan pemerintah terhadap pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat.
Berbagai catatan tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi dalam pembahasan lanjutan Ranperda APBD Lombok Tengah Tahun Anggaran 2027.
PPP berharap anggaran daerah dapat dikelola secara efektif, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, sehingga pembangunan Lombok Tengah dapat dirasakan secara lebih merata hingga ke wilayah perdesaan. (Dod)
