Lombok Tengah, kabarntb.id – Berkaca dari pembangunan proyek Puskesmas dua batu yakni Puskesmas Batunyala Kecamatan Praya Tengah dan Puskesmas Batu Jangkih Kecamatan Praya Barat Daya yang mangkrak membuat tim dari Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) turun ikut serta mengawasi pembangunan dua proyek Puskesmas di Lombok Tengah yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2023.
Lalu Wiranata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lombok Tengah mengatakan pada tahun 2023 ini pusat menggelontorkan dana kurang lebih sekitar 200 milyar, yang mana dana sebesar itu 70 persennya di peruntukkan dibidang kesehatan, pendidikan dan inprastruktur, sementara 30 persennya lagi untuk bidang yang lain.
“Kebijakan pusat sekarang DAK itu di pokuskan untuk kesehatan dan pendidikan sisanya untuk yang lain lain,” kata Wiranata saat ditemui di ruang kerjanya. Selasa 18 April 2023.
Ia menambahkan dari 70 persen DAK itu ada beberapa persennya di peruntukkan untuk pembangunan dua Puskesmas di antaranya Puskesmas Desa Darek Kecamatan Praya Barat Daya dan Puskesmas Bonjeruk Kecamatan Jonggat. Namun dalam pembangunan dua proyek Puskesmas kali ini KPK ikut serta turun langsung mengawasi pembangunannya.
“Akibat mangkraknya pembangunan proyek Puskesmas dua batu pada tahun lalu, kini KPK turun awasi pembangunan Puskesmas Darek dan Puskesmas Bonjeruk. Bahkan informasi dari pusat pembangunan dua proyek ini mejadi atensinya,” ujar Wiranata
Atas dasar itu kepala BAPPEDA Lombok Tengah meminta kontraktor yang mendapatkan proyek tersebut agar bekerja sesuai dengan aturan yang ada jangan sampai kesalahan yang kedua kali terulang lagi seperti pembangunan proyek Puskesmas dua batu pada tahun lalu yang hingga hari ini masih menjadi persoalan pembangunan di Lombok Tengah.
“Akibat mangkraknya pembangunan proyek Puskesmas dua batu itu, hampir kita tidak mendapatkan lagi DAK untuk pembangunan Puskemas tahun ini. Jadi tolong bagi kontraktor yang sedang mengerjakan proyek Puskesmas Darek dan Puskesmas Bonjeruk bekerjalah sesuai dengan apa yang ada di kontrak,” tegas Win.
Lebih jauh Wirana mengatakan sempat pihaknya mendengar isu pembangunan dua proyek itu diduga ada bebera aitem pengerjaan yang tidak sesuai dengan sepesipikasi. Untuk itu pihaknya meminta masyarakat untuk ikut mengawal pembangunan proyek Puskesmas di Lombok Tengah.
“Sudah kita dengar isu tidak sedap tapi kami belum bisa memastikan benar tidaknya karena kami akan turun melalukan monep mungkin pada bulan juni mendatang, jadi disana nanti kita akan cek semuanya,” tutup Wiranata. (KN-01)
