LOMBOK TENGAH, kabarntb.id – Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mengusulkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp2,53 triliun. Anggaran tersebut diarahkan untuk memperkuat transformasi pembangunan daerah melalui visi Masmirah, yakni Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera dan Harmonis.
Rancangan anggaran tersebut disampaikan Bupati Lombok Tengah, H. Lalu Pathul Bahri, S.I.P., M.A.P., dalam rapat paripurna DPRD Lombok Tengah, Rabu (14/10/2026), yang berlangsung dalam rangka peringatan Hari Jadi ke-81 Kabupaten Lombok Tengah.
RAPBD 2027 selanjutnya akan dibahas bersama DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk menentukan struktur serta alokasi anggaran pembangunan tahun mendatang.
Pemerintah daerah menetapkan 2027 sebagai tahun penguatan transformasi Masmirah. Kebijakan tersebut diharapkan mampu mendorong pembangunan yang lebih merata sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Lombok Tengah.
Dalam rancangan tersebut, pendapatan daerah ditargetkan mencapai Rp2.531.215.618.000. Sementara belanja daerah direncanakan sebesar Rp2.530.920.264.039.
Pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Untuk memperkuat kemampuan fiskal, Pemkab Lombok Tengah akan mengoptimalkan penerimaan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi. Pemanfaatan teknologi informasi, penguatan tata kelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dan optimalisasi aset daerah juga menjadi bagian dari strategi peningkatan pendapatan.
Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi turut diperkuat guna mengoptimalkan penerimaan transfer ke daerah.
Lima Prioritas Pembangunan 2027
Dalam mendukung visi Masmirah, Pemkab Lombok Tengah menetapkan lima prioritas pembangunan yang menjadi arah kebijakan anggaran tahun 2027.
Pertama, peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM). Kedua, reformasi birokrasi serta peningkatan tata kelola pemerintahan.
Ketiga, penguatan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Keempat, pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Kelima, penguatan modal sosial, budaya, dan harmoni masyarakat.
Kelima prioritas tersebut disusun untuk mendukung pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Lombok Tengah 2025–2029 sekaligus menyelaraskan pembangunan daerah dengan kebijakan nasional dan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
Dari sisi belanja, pemerintah daerah menerapkan pendekatan anggaran berbasis kinerja. Setiap alokasi diharapkan mendukung pelaksanaan tugas perangkat daerah, program prioritas hasil Musrenbang, serta kegiatan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Penganggaran juga memperhatikan kebutuhan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, belanja pegawai, dan pelayanan publik sesuai ketentuan yang berlaku.
Jamin Pelayanan Dasar dan Program Prioritas
Pemkab Lombok Tengah turut memprioritaskan pemenuhan belanja wajib dan mengikat, termasuk mempertahankan status Universal Health Coverage (UHC) melalui dukungan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Selain itu, pemerintah daerah merencanakan dukungan iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi aparatur desa dan berbagai kelompok masyarakat, termasuk kader posyandu, pengurus rumah ibadah, serta ketua RT sesuai kebijakan yang ditetapkan.
Alokasi wajib sektor pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari belanja daerah juga menjadi perhatian dalam penyusunan RAPBD 2027.
Sejumlah program prioritas lainnya turut diakomodasi, antara lain pengentasan kemiskinan ekstrem, percepatan penurunan stunting, pengendalian inflasi, Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, program tiga juta rumah, dan penguatan ketahanan pangan.
Pada pos pembiayaan, penerimaan direncanakan sebesar Rp30.885.343.379 yang bersumber dari proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2026.
Sementara pengeluaran pembiayaan mencapai Rp31.180.697.340 untuk memenuhi kewajiban pembayaran cicilan pokok pinjaman daerah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
Dengan struktur tersebut, RAPBD Lombok Tengah 2027 dirancang dalam posisi berimbang.
Pembangunan Harus Dirasakan hingga Pelosok Desa
Bupati Lombok Tengah H. Lalu Pathul Bahri menegaskan, penyusunan RAPBD 2027 tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga harus mampu memperluas manfaat pembangunan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Menurutnya, pembangunan tidak boleh hanya terkonsentrasi di pusat pertumbuhan ekonomi dan kawasan pariwisata. Petani, nelayan, pelaku UMKM, generasi muda, perempuan, kelompok rentan, serta masyarakat di pedesaan harus memperoleh manfaat dari kebijakan pembangunan daerah.
Pemerintah daerah juga berharap pertumbuhan ekonomi di kawasan pariwisata dapat memberikan dampak lebih luas terhadap perekonomian masyarakat lokal.
Selain itu, peningkatan investasi diharapkan mampu membuka lapangan kerja baru bagi putra-putri daerah dan memperkuat kesejahteraan masyarakat.
Bupati menekankan bahwa pembangunan harus menjadi penghubung kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar pelaksanaan proyek fisik.
Sementara itu, Ketua DPRD Lombok Tengah, H. Lalu Ramdan, S.Ag., menyampaikan bahwa momentum Hari Jadi ke-81 Lombok Tengah harus dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk mengevaluasi perjalanan pembangunan daerah sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, Lombok Tengah memiliki berbagai potensi dan capaian pembangunan yang patut disyukuri. Namun, sejumlah tantangan masih membutuhkan kerja keras, kebersamaan, dan sinergi seluruh pemangku kepentingan.
Ia menegaskan pentingnya memperkuat persatuan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, mengoptimalkan potensi daerah, serta memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dengan RAPBD 2027 yang mengusung penguatan transformasi Masmirah, pemerintah daerah diharapkan mampu menghadirkan pembangunan yang lebih merata, memperkuat kemandirian fiskal, serta mendorong Lombok Tengah menjadi daerah yang mandiri, berdaya saing, sejahtera, dan harmonis.
