Praya, kabarntb.id — Aspirasi terkait kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan di SMP Negeri 1 Janapria mendapat respons positif dari Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Lombok Tengah, H.M. Mayuki. Rabu, 16 September 2026.
Komisi IV DPRD Lombok Tengah yang membidangi sektor pendidikan dan kesehatan menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi dari pihak sekolah, khususnya terkait kondisi ruang kelas serta kebutuhan meja dan kursi belajar siswa.
H.M. Mayuki menyampaikan, aspirasi tersebut akan disampaikan dalam agenda sidang paripurna dengan agenda pemandangan umum fraksi. Menurutnya, kebutuhan sarana dan prasarana sekolah merupakan bagian penting yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah.
“Aspirasi dari sekolah akan kami sampaikan dalam sidang paripurna pemandangan umum fraksi. Ini menjadi bagian dari perhatian kami terhadap sarana dan prasarana pendidikan,” ujar H.M. Mayuki.
Sebelumnya, Kepala SMPN 1 Janapria, Majri, S.Pd, menyampaikan sejumlah kebutuhan sekolah yang saat ini membutuhkan perhatian. Salah satunya adalah pengadaan mebeler berupa meja dan kursi belajar siswa.
Menurut Majri, sebagian meja dan kursi yang digunakan siswa saat ini sudah dalam kondisi lapuk sehingga membutuhkan penyegaran atau pengadaan baru.
Selain mebeler, kondisi bangunan sekolah juga menjadi perhatian. Beberapa bagian atap bangunan disebut mulai mengalami kerusakan dan kondisinya cukup memprihatinkan sehingga membutuhkan perbaikan.
Majri berharap pemerintah daerah dapat memberikan perhatian terhadap kondisi tersebut agar proses pembelajaran siswa dapat berlangsung dengan lebih aman dan nyaman.
“Kami berharap ada penyegaran untuk meja dan kursi belajar siswa karena sebagian kondisinya sudah lapuk. Selain itu, ada bagian atap bangunan yang mulai rusak dan membutuhkan perbaikan,” ungkap Majri.
Ia menilai dukungan terhadap sarana dan prasarana sekolah sangat penting seiring dengan kebutuhan pembelajaran yang terus berkembang.
Respons dari Ketua Komisi IV DPRD Lombok Tengah tersebut diharapkan menjadi langkah awal agar kebutuhan SMPN 1 Janapria dapat masuk dalam pembahasan dan mendapatkan tindak lanjut sesuai kemampuan serta perencanaan anggaran pemerintah daerah. (Dod)
